EKONOMI

HUKUM

POLITIK

IKUTI KAMI !

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kajari Kuansing Dinllai Tak Cakap Memimpin, BEM Se Riau Surati Kejagung RI

By On April 26, 2021


Batamhariini.com Pekanbaru
- Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Hadiman, SH., MH dinilai tak cakap memimpin, terkait hal itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  se Riau menyurati Kejagung RI.


" Kami dari Badan Eksekutuf Mahasiswa (BEM) se- Riau telah melayangkan Surat Pernyataan mosi tidak percaya kepada Kajari KUANSING, dan mendesak Kepala Kejaksaan Agung RI agar segera mencopot jabatan Hadiman, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing,^ Ujar  Senin (26/4/21). 

Menurut Koordinator Pusat BEM se Riau Amir Aripin Harahap, saat di konfirmasi awak media mengatakan, ada beberapa catatan yang mencederai kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Hadiman, SH., MH.


"BEM se Riau menilai penegakan tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri kuansing semakin suram, terbukti 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri kuantan singingi kalah dalam praperadilan.

Paperadilan perkara  penyitaan barang bukti oleh kejaksaan Negeri Kuansing terhadap Aries Susanto, S. HUT.


Sidang yang di gelar oleh pengadilan kuantan singingi tanggal 23 Desember 2020, dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk Hakim mengabulkan permohonan Arie Susanto, S.Hut. dalam amar putusan mengatakan


1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian.


2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan Termoho.


3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang / benda yang ada di rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terkait Penyitaan yang dilakukan.


4. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang - barang yang disita dari rumah Pemohon Kepada Pemohon seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan.


5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sejumlah Nihil


Kekalahan kepala kejaksaan negeri kuansing bukan hanya sampai disitu saja, baru-baru ini, Kejari kuansing juga mengalami kekalahan dalam praperadilan terkait Sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh pemohon Hendra AP., M.Si.


Dalam putusan hakim pengadilan Kuantan Singingi tanggal 05 Apr. 2021 Nomor Pekrkara 1/Pid.Pra/2021/PN Tlk, hakim mengabulkan permohonan Hendra AP., M.Si. dalam amar putusan hakim mengatakan 


1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penetapan Tersangka pada diri Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor B-461/L.4.18/Fd.1/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 adalah tidak sah;

3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait persitiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-05/L.4.18/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah;

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: PRINT-06/L.4.18/Ft.1/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang telah diterbitkan Termohon adalah tidak sah;

6. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Memulihkan kembali hak-hak Pemohon ke dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya;

8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar nihil;


Koordinator Pusat Bem Se Riau itu juga menilai Hadiman, SH., MH Sebagai Ketua Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tidak menegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan semangat anti korupsi maka hal ini sangat berbahaya terhadap masa depan penegakan hukum tindak pidana korupsi yg merupakan musuh bersama.


Selain mengenai penegakan hukum, BEM Se Riau juga melihat bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat petani sawit peserta PSR dengan pemanggilan puluhan pengurus KUD petani dan pihak rekanan PT. GTW untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana penyimpangan dana program sawit rakyat (PSR). sehingga beberapa petani mengundurkan diri dari program peremajaan sawit rakyat (PSR) tersebut kerena di duga kuat para petani  sawit takut akibat pemanggilan  oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. 


Tindakan itu, menurut BEM Se riau tidak berdasar dan merupakan pelanggaran terhadap SOP kejaksaan karena masih dalam tahap pengerjaan dan kontraknya belum berakhir sehingga tidak dapat di    simpulkan terjadi penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menunggu hingga pelaksanaan pengerjaan program sawit rakyat (PSR) tersebut selesai dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan.


Permasalahan etik lainnya, menurut BEM se Riau Bahwa Hadiman Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sangat tidak bijaksana dan tidak etis berbicara di media  salah satu stasiun televisi (RIAU  TV) menyampaikan agar pihak PT. GTW sebagai rekanan mengembalikan uang Down Payment (DP) Program Sawit Rakyat (PSR) dengan alasan sebagian pihak petani sawit  yang tergabung dalam Koperasi Unit  Desa (KUD) mengundurkan diri dari program sawit rakyat (PSR) yang masih dalam tahap pengerjaan oleh PT. GTW sebagai pihak rekanan, Sementara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam hal ini sebagai pengelola dan pengawas tidak menemukan alasan untuk pihak terkait mengembalikan uang sebagaimana di maksud.

Kuat dugaan Kajari Kuansing itu tidak mengerti tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam hal tindak pidana korupsi. Seharusnya, Menurut Bem Se Riau, Hadiman, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sadar dan mengerti bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan siapa pun termasuk PT. GTW untuk mengembalikan keuangan  negara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apalagi pihak kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sangat lamban dan belum mampu menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. 


"Bahkan menurut BEM Se Riau terkait Down Payment (DP) yang  telah di terima oleh PT. GTW sebagai rekanan yang  mengerjakan program sawit  rakyat (PSR) tersebut sudah sesuai prosedur sehingga dapat di realisasikan atau di cairkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.


Bem Se Riau Mensinyalir adanya Dugaan Hadiman sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi bersekongkol dengan pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu untuk menggagalkan program sawit rakyat (PSR) tersebut yang merupakan program strategis nasional (PSN) andalan Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk petani sawit.(red)

Berantas Penyalahgunaan Narkoba, Polres Anambas Test Urine Random Seluruh Personel

By On Februari 26, 2021

 



Anambas - Dalam rangka berantas penyalahgunaan Narkoba, sebanyak 50 orang personel Polres Kep. Anambas melakukan pemeriksaan atau cek urine secara berkala dan random atau acak, Kamis (25/02/21).


Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Kep Anambas Kompol Yudi Sukmayadi dengan didampingi oleh Kasat Narkoba dan Kasi Propam Polres Kep Anambas, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada anggota yang menggunakan Narkoba atau obat terlarang.


Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kadivpropam Nomor : ST / 116 / I / HUK.7.1 / 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penyalahgunaan Narkoba yang dapat menurunkan Citra dan Wibawa Polri dimata Masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut maka dilaksanakan pengecekan urine secara berkala dan random atau acak. 


Kompol Yudi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap 50 personel Polres hasilnya dinyatakan negatif (-). “Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat test urine merk Dugs Abuse Test, dan ke- 50 personel yang diperiks hasilnya negatif” ujar Kompol Yudi.


Dirinya juga mengatakan bahwa Polres Kep. Anambas berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkoba, tidak terkecuali pada personel Polres Kep Anambas itu sendiri.


“kita tidak memberikan ruang terhadap penyalahgunaan Narkoba, akan kita tindak tegas, karena ini merupakan perintah langsung dari Kadiv Propam Polri melalui surat telegram untuk melakukan pengawasan terhadap personil polri yang terindikasi menggunakan Narkoba,” tuturnya.(*)

Pengukuran Lahan Mako Dit Polairud Polda Kepri

By On Desember 14, 2020

Batam, Untuk kepastian Legalitas lahan yang berada di Mako Dit Polairud Polda Kepri, pada hari ini Badan Pertanahan Nasional Kota Batam mendatangi Mako Dit Polairud Polda Kepri yang berada di wilayah Sekupang, Kota Batam. Senin (14/12/20). Tujuan pengukuran lahan ini sesuai dengan Rekomendasi Penerbitan WTO dari BP Batam dan untuk menerbitkan sertifikat tanah milik negara dalam hal ini Mabes Polri cq Polda Kepri. "Legalitas merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan mengingat lahan ini digunakan untuk Markas Kepolisian yang dimana dalam tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat di pesisiran". Ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. "Luas lahan yang dilakukan pengukuran pada hari ini adalah 9.686,06 M2 berdasarkan PL yang dikeluarkan pada tanggal 9/10/2020 Disamping untuk Markas Komando dan perkantoran Dit Polairud Polda Kepri, nantinya lahan tersebut dipergunakan juga untu pembangunan Asrama, Mess dan Mushola serta Dermaga sandar kapal yang ada saat ini akan diperbesar dan dilakukan pengerukan untuk sandar kapal Patroli Type A dan B". Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.(*)

Terima Dukungan Gubernur Bali Maju Caketum IMI, Bamsoet Dorong Pembangunan Sirkuit F1 di Bali

By On November 20, 2020

 



BALI, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan dukungan dari Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2020-2024. Sebelumnya, dukungan juga sudah datang dari 24 Pengurus Provinsi (Pengprov) IMI.


"Dukungan Gubernur Bali melengkapi dukungan 24 Pengprov IMI dari seluruh Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya. Insya Allah dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan menjadi modal kuat untuk memajukan olahraga bermotor di Indonesia," ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster di Bali bersama para ketua IMI Provinsi se-Indonesia , Jumat (20/11/20).


Dewan Pembina IMI 2016-2020 ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dirinya juga mendorong dibuatnya sirkuit Formula 1 (F1) dan MXGP di Bali. Sebagai tujuan destinasi wisata yang sudah mendunia dengan keunggulan wisata alam dan budaya, Bali juga punya potensi besar untuk dikembangkan menjadi wisata otomotif. 


"Karenanya, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali perlu mulai membuat rencana strategis membangun Sirkuit F1. Tak perlu menggunakan uang APBN atau APBD secara penuh, pembangunan sirkuit bisa dilakukan dengan menggandeng investor. IMI siap menjembataninya," kata Bamsoet.


Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, negara tetangga di skala ASEAN saja sudah memiliki sirkuit untuk balapan F1. Antara lain Malaysia dengan Sirkuit Sepang, Singapura dengan Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, dan Vietnam dengan Sirkuit Jalan Raya Hanoi.


"Sebagai negara terbesar dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kekuatan ekonomi, Indonesia sepatutnya sudah bisa membuat sirkuit F1. Saya usulkan pembangunannya lebih tepat di Bali. Selain karena kondisi sosial masyarakat yang mendukung, para pecinta F1 rasanya juga tak akan keberatan datang ke Bali. Mereka bisa datang menonton keseruan balapan, setelah itu menikmati berbagai destinasi wisata alam dan budaya di Bali," jelas Bamsoet.


Ketua Dewan Pembina Motor Besar Indonesia (MBI) ini memaparkan, penyelenggaraan F1 di berbagai negara bisa mendatangkan keuntungan hingga triliunan rupiah. Sebagai contoh, perusahaan akuntan global PricewaterhouseCoopers memperkirakan Azerbaijan mendapatkan keuntungan ekonomi mencapai USD 506 juta dollar atau sekitar Rp 7 trilun selama empat tahun menyelenggarakan F1.


"Selain keuntungan ekonomi, prestise atau kebanggaan sebagai sebuah bangsa juga akan hadir. Dengan adanya sirkuit F1, industri olahraga nasional juga akan semakin meningkat. Para generasi muda juga akan semakin serius menekuni profesi atlet, karena ada kejelasan," pungkas Bamsoet. (*)

Ditlantas Polda Kepri Gelar Baksos di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri

By On November 11, 2020

 



BATAM, Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional hari8 ini, Selasa 10 November, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri mengggelar bakti sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri dengan tujuan memberikan semangat dan apresiasi terhadap para Petugas Medis yang bertugas menangani Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri, pada Selasa (10/11/2020).


Turut hadir pada kegiatan bakti sosial tersebut Dirlantas Polda Kepri beserta jajaran, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang diwakilkan oleh wakil kepala rumah sakit beserta staf, dan perwakilan dari PT Jasa Raharja kota Batam.


Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Mujiyono, S.I.K., mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut Ditlantas Polda Kepri membagikan bingkisan berupa Susu Beruang, Vitamin, dan Buah-buahan  kepada seluruh Petugas Medis yang Berjibaku menangani Pasien Covid-19.


Selain memberikan bingkisan berupa Susu Beruang, Vitamin, dan Buah-buahan Dirlantas Polda Kepri juga menyumbangkan sebuah lagu yang khusus diciptakan oleh Dirlantas Polda Kepri, yang bertujuan untuk memberikan semangat kepada seluruh petugas medis yang bertugas melawan Covid-19.


"Hari ini adalah momen yang sangat bagus memperingati Hari Pahlawan nasional, oleh sebab itu saya datang kesini ingin sedikit memberikan hiburan, apresiasi dan penghargaan kepada para tenaga medis yang berjuang menangani pandemi Covid-19," Jelas Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Mujiyono, S.I.K.


Sebagai ucapan terimakasih yang sangat mendalam dari Kepala rumah sakit Bhayangkara Polda Kepri,  pada kegiatan ini diwakilkan oleh wakil kepala rumah sakit atas kunjungan dan baksos yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri yang telah memberikan  Dukungan secara moral, dalam bentuk kepedulian beliau kepada para petugas medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri 


"Terima kasih kepada Bapak Dirlantas Polda Kepri dan Jajaran yang telah datang kerumah Sakit Bhayangkara yang telah memberikan apresiasi kinerja para petugas medis yang saat ini berjibaku melawan virus Covid-19. Semoga Virus Covid-19 ini cepat berakhir dan Vaksin dipenghujung tahun ini dapat terealisasi, sehingga harapannya di tahun 2021 kita bebas dari virus Covid-19 dan kita dapat beraktifitas kembali seperti biasa". Tutur Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri yang melalui wakil kepala rumah sakit Bhayangkara Polda Kepri Penata Tk I dr. Hartono A Purba, M.Ked (PD), Sp. PD


"Kegiatan bakti sosial hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan  yang jatuh pada tanggal 10 November yang bertujuan untuk mengapresiasi jasa para petugas medis yang berjibaku menghadapi pandemi Global Covid-19". Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. (*)

Polres Anambas Gelar Apel Kesiapsiagaan  Hadapi Bencana La Nina

By On November 06, 2020

 


ANAMBAS, Dalam upaya mengantisipasi terjadi bencana alam dan Dampak La Nina di Kab. Kepulauan Anambas, Polres Kepulauan Anambas gelar Apel Kesiapan Penanganan Bencana Alam Secara Serentak Bersama Instansi Terkait di Lapangan Sulaiman Abdullah Jalan Imam Bonjol Tarempa Kec. Siantan. Jumat (6/11/2020)


Bertindak selaku pimpinan Apel Bupati Kepulauan Anambas yang di wakilkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, SAHTIAR, SH., M.Si dan dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Anambas AKBP CAKHYO DIPO ALAM, S.I.K., Danlanal Tarempa diwakili oleh Danpomal Tarempa KAPTEN (P) DAVID, Danramil 02 Tarempa KAPTEN DT. HERYANTO, FKPD Kabupaten Kep Anambas, PJU dan Perwira Polres Kep Anambas dan peserta Apel dari Personel Polres Kepulauan Anambas, Basarnas  Personel, DamÄ·ar, Koramil 02 Tarempa, Lanal Tarempa, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Dishub, Tagana dan Pramuka.


Pimpinan Apel dalam amanatnya menyampaikan, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh BMKG, bahwa di beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia akan merasakan dampak dari fenomena La Lina yang berpotensi menyebabkan bencana Hidrometeorologi pada awal bulan November ini sampai pada awal tahun 2021.


Fenomena La Lina ini berpotensi mendatangkan ancaman bencana alam Hidrometeorologi seperti Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gelombang Tinggi, Cuaca Ekstrim dan lain sebagainya;


Menurutnya, Apel kesiapan ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan baik personil maupun peralatan yang akan digunakan apabila terjadi bencana alam, Diharapkan apel kesiapan ini dapat dilanjutkan dengan aksi-aksi nyata dalam bentuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. 


Terpisah Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Cakhyo Dipo Alam, S.I.K menyampaikan bahwa kegiatan ini diiniasai oleh Polri untuk bekerja sama dg Instansi Terkait sesuai arahan dari Mabes Polri yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia,  dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas maupun masyarakat dalam menghadapi kerawanan dan potensi bencana alam dan non alam, salah satunya potensi La Nina.


"Kepada masyarakat Kab. Kepulauan Anambas khususnya agar lebih waspada terhadap cuaca ektrim saat ini, yaitu angin kencang dan hujan deras, serta memperhatikan lokasi disekitar lingkungan tempat tinggal yang bisa diperkirakan terjadinya bencana alam baik itu banjir, pohon tumbang dan sebagainya". Tutup Kapolres Kepulauan Anambas.(RS/*)

Sepanjang 2020 Polda Kepri Telah Tangani 22 Kasus Korupsi

By On November 05, 2020


 BATAM - Sepanjang Tahun 2020 ini, terhitung Januari sampai Oktober 2020, Polda Kepri dan jajarannya, sudah dapat menangani sebanyak 22 Perkara Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Dari 22 kasus yang telah ditangani oleh Polda Kepri ini ditemukan total kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini, yaitu sebesar Rp2.658.301.737. Dengan jumlah total penyelamatan terhadap aset negara se nilai Rp1.838.686.618.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, hingga kini pihak Polda dan jajaran, masih ada  4 perkara dalam proses sidik, 8 perkara sudah P21, 2 perkara telah dilimpahkan dan 8 perkara lagi, dalam penyelidikan.

"Artinya, dari 22 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Recovery Aset (PTPK - RA), yang sedang ditangani oleh Polda Kepri serta Jajaran terdapat 12 perkara, yang sedang kami tindaklanjuti," sebut Harry, Kamis (05/11/20) siang.

Terkait penanganan 22 PTPK yang telah ditangani ini, imbuhnya, tentunya hal ini dapat dilakukan berkat kerja keras oleh tim teknis Ditreskrimsus di Polda Kepri Polres dan Polresta jajaran Polda Kepri.

"Maka, untuk tahun ini Polda Kepri telah memiliki target penanganan PTKP, yaitu sebanyak 23 kasus. Dan sampai saat ini Polda Kepri telah menangani 22 perkara. Sehingga target dari Polda Kepri hampir tercapai sebagaimana yang diharapkan," papar Kabid Humas Polda Kepri.

Terkait hal tersebut, ucap Kombes Harry
Polda Kepri tidak berpuas hati dan akan
tetap memaksimalkan di dalam bekerja maupun memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

"Semoga saja, dengan dukungan semua pihak dan tim internal kepolisian di Kepri ini, kami mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Sehingga, bisa menyelamatkan kerugiannegara dengan menindak tegas terhadap semua pelaku PTPK di Kepri ini," pungkasnya. 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *