EKONOMI

HUKUM

POLITIK

IKUTI KAMI !

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Bupati Zahir Resmikan Unit Metrologi Legal Kabupaten Batu Bara

By On November 10, 2021


Batamhariini.com, Batubara | Bupati Batu Bara H. Zahir, meresmikan Unit Metrologi Legal Kabupaten Batu Bara, di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (10/11/2021).  


Acara peresmian ditandai pemakaian Tengkuluk oleh Bupati Zahir kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Penilaian Kemetrologian Heru Subroto ST, M.SE, dan penandatanganan prasasti serta pemberian timbangan kepada pedagang pajak ikan Tanjung Tiram. 


Bupati Zahir mengatakan 14 tahun berdiri Kabupaten Batubara, alhamdulillah, baru tahun ini berdirinya Pelayanan Metrologi Legal di Kabupaten Batu Bara. Dengan tujuan agar masyarakat tidak dirugikan dalam hal timbangan.


"Pemkab Batubara mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas  arahan dan bantuan Bapak Dirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Bapak Direktur Metrologi, Kepala BSML Regional I Medan, dan seluruh tim yang telah bersusah payah memberikan bimbingan dan arahan untuk mempercepat pendirian unit metrologi legal di Kabupaten Batu Bara, serta kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan" tutup Bupati-Zahir. (Sum : IndependenNews.com)

Kapolri Puji Tindakan Tegas Madago Raya Kepada Kelompok Separatis, 4 DPO MIT Minta Diburu

By On Oktober 04, 2021


Batamhariini.com, Jakarta | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi seluruh personel Satgas Operasi Madago Raya yang telah menindak tegas pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora. 


Dikatakan Listyo, bahwa tidakan itu  merupakan wujud dari kehadiran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.


Hal itu disampaikan Listyo pada pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).


"Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua," kata Sigit dalam pengarahannya. 


Lebih dalam, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut. 


Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.


Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. 


"Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa," ujar eks Kabareskrim Polri itu.


Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat. 


Lebih dalam, Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.


"Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT," ucap Sigit. (***)

Terima Masyarakat Adat Danau Toba, Ketua MPR RI Desak Pemerintah Cabut Izin Konsensi Penggunaan Lahan PT Toba Pulp Lestari

By On Mei 31, 2021

 



Bataminnews.com,  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali meminta  pemerintah untuk mencabut izin konsesi penggunaan lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL),  karena menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat adat. Mulai dari masalah lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga konflik kekerasan. 


"Pemerintah juga harus mewajibkan PT TPL melakukan pemulihan ekosistem Danau Toba dan sekitar. Seperti pemulihan hutan lindung di sekitar daerah tangkapan air Danau Toba, penataan hutan masyarakat di pinggir hutan lindung, rehabilitasi dampak limbah gas, cair dan padat terhadap penduduk serta penataan seluruh pesisir Danau Toba agar fungsi transportasi air, kegiatan perikanan rakyat dan pemukiman penduduk bisa kembali berjalan baik dan sehat," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan masyarakat adat Danau Toba di Jakarta, Senin (31/5/21).


Perwakilan masyarakat adat Danau Toba yang hadir antara lain Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek Darman Saidi Siahaan, Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba Maruap Siahaan, Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia Ronses LM Pasaribu, Ketua Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Danau Toba Laurensius Manurung, Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan serta Sekretaris Yayasan Pecinta Danau Toba Jhohannes Marbun.


Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, berdasarkan aduan masyarakat adat Danau Toba, dampak negatif atas kehadiran PT TPL bagi masyarakat Danau Toba bersifat multiplier effect. Diantaranya merosot pendapatan masyarakat akibat kerusakan hutan, kerusakan lingkungan akibat limbah, meningkatnya biaya kesehatan masyarakat, merosotnya produktivitas perikanan rakyat, pencemaran air dan susahnya pasokan air minum serta kerusakan sarana dan prasarana umum.


"Kerawanan sosial juga tidak terbendung lagi sebagai akibat yang bersumber dari rusaknya habitat Danau Toba. Mutu tatanan adat dan moral merosot, kerusuhan antar anggota masyarakat sebagai reaksi ketidakpuasan atas tekanan berbagai masalah makin sering terjadi. Bahaya potensial lainnya makin menguatnya bentuk-bentuk perlawanan terhadap aparat pemerintah yang merusak wibawa pemerintah serta mengancam kohesi sosial politik," kata Bamsoet.


Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan konflik antara PT TPL dengan masyarakat adat kerap terjadi akibat PT TPL memaksa masyarakat adat yang sudah lama mendiami berbagai wilayah konsesi untuk menerima bahwa PT TPL yang berhak menguasai dan mengelola wilayah adat tersebut. Sikap arogansi perusahaan ditunjukkan dengan berbagai upaya penggusuran yang selalu melibatkan aparat dan instansi pemerintahan. 


"Saat ini, sekitar  23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di lima Kabupaten Kawasan Danau Toba turut berkonflik dengan PT TPL. Total wilayah adat yang diklaim sepihak PT TPL sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar," urai Bamsoet.


Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, konflik paling besar antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari berawal pada tahun 2000, yang mengakibatkan seorang mahasiswa, Panuju Manurung, dan Siswa SMK bernama Hermanto, meninggal dunia. Konflik terbaru, pada 18 Mei 2021, masyarakat Adat Natumingka mendapatkan tindakan kekerasan dan kriminalisasi. Terdapat 12 warga yang mendapat luka cukup serius.


"Konflik agraria serta tindakan kekerasan PT TPL dengan masyarakat adat Danau Toba harus dihentikan. Solusinya, pemerintah mencabut izin konsensi penggunaan lahan PT TPL dan PT TPL harus melakukan pemulihan ekosistem Danau Toba. Untuk meningkatkan kembali kesejahtetaan masyarakat Danau Toba, pemerintah daerah harus menggenjot sektor pariwisata Danau Toba dan meningkatkan pertanian masyarakat," pungkas Bamsoet. (*)

Operasi Yustisi, Pelanggar Prokes di Sanksi Push up

By On Mei 09, 2021




Batamhariini.com, Batam – Upaya  mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten  Kepulauan Anambas, Polres Kepulauan Anambas bentuk Tim gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, SATPOL-PP, serta instansi terkait lainnya.


Akhir akhir ini lonjakan kasus covid 19 di kab kep anambas mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu Polres Kep Anambas beserta instansi terkait, membentuk tim yustisi guna menekan lonjakan kasus covid 19 di kab Kep Anambas ini, tutur Kabagops Polres Kep Anambas AKP. M. DJAIS, 


Tim gabungan tersebut terdiri dari, TNI, Polri, Satpol PP dan BPBD, dalam kegiatan ini, akan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, dan memberikan sanksi bagi pelanggar Protokol kesehatan yg tidak mematuhi nya, 


Personel TNI, Polri, Satpol PP dan BPBD tidak pernah redup dalam upaya memerangi lonjakan penyebaran Covid-19 di Kab. Kepulauan Anambas, terutama dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di Kab. Kepulauan Anambas.



Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 adalah Kegiatan Binluh/edukasi yang disampaikan kepada Masyarakat Tentang Program Pemerintah terkait ADAPTASI KEBIASAAN BARU* 


Dengan pola *wajib 4M (Wajib Menggunakan masker, Wajib Menjaga jarak, Wajib Menghindari kerumunan, dan Wajib Mencuci tangan sebelum maupun setelah beraktivitas) dan mengajak masyarakat untuk bersama menjaga Sitkamtibmas yang kondusif diwilayah tempat tinggal masing-masing.

Melonjaknya angka positif  COVID 19 di anambas ini  di karenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat mematuhi protokol kesehatan di lingkungan nya.(*/RS)


 


Operasi Yustisi, Pelanggar Prokes di Sanksi Push up

By On Mei 09, 2021


Bataminnews.com, Batam – Upaya  mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten  Kepulauan Anambas, Polres Kepulauan Anambas bentuk Tim gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, SATPOL-PP, serta instansi terkait lainnya.

Akhir akhir ini lonjakan kasus covid 19 di kab kep anambas mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu Polres Kep Anambas beserta instansi terkait, membentuk tim yustisi guna menekan lonjakan kasus covid 19 di kab Kep Anambas ini, tutur Kabagops Polres Kep Anambas AKP. M. DJAIS, 

Tim gabungan tersebut terdiri dari, TNI, Polri, Satpol PP dan BPBD, dalam kegiatan ini, akan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, dan memberikan sanksi bagi pelanggar Protokol kesehatan yg tidak mematuhi nya, 

Personel TNI, Polri, Satpol PP dan BPBD tidak pernah redup dalam upaya memerangi lonjakan penyebaran Covid-19 di Kab. Kepulauan Anambas, terutama dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di Kab. Kepulauan Anambas.


Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 adalah Kegiatan Binluh/edukasi yang disampaikan kepada Masyarakat Tentang Program Pemerintah terkait ADAPTASI KEBIASAAN BARU* 

Dengan pola *wajib 4M (Wajib Menggunakan masker, Wajib Menjaga jarak, Wajib Menghindari kerumunan, dan Wajib Mencuci tangan sebelum maupun setelah beraktivitas) dan mengajak masyarakat untuk bersama menjaga Sitkamtibmas yang kondusif diwilayah tempat tinggal masing-masing.
Melonjaknya angka positif  COVID 19 di anambas ini  di karenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat mematuhi protokol kesehatan di lingkungan nya.(*/RS)

 

Kajari Kuansing Dinllai Tak Cakap Memimpin, BEM Se Riau Surati Kejagung RI

By On April 26, 2021


Batamhariini.com Pekanbaru
- Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Hadiman, SH., MH dinilai tak cakap memimpin, terkait hal itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  se Riau menyurati Kejagung RI.


" Kami dari Badan Eksekutuf Mahasiswa (BEM) se- Riau telah melayangkan Surat Pernyataan mosi tidak percaya kepada Kajari KUANSING, dan mendesak Kepala Kejaksaan Agung RI agar segera mencopot jabatan Hadiman, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing,^ Ujar  Senin (26/4/21). 

Menurut Koordinator Pusat BEM se Riau Amir Aripin Harahap, saat di konfirmasi awak media mengatakan, ada beberapa catatan yang mencederai kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Hadiman, SH., MH.


"BEM se Riau menilai penegakan tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri kuansing semakin suram, terbukti 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri kuantan singingi kalah dalam praperadilan.

Paperadilan perkara  penyitaan barang bukti oleh kejaksaan Negeri Kuansing terhadap Aries Susanto, S. HUT.


Sidang yang di gelar oleh pengadilan kuantan singingi tanggal 23 Desember 2020, dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk Hakim mengabulkan permohonan Arie Susanto, S.Hut. dalam amar putusan mengatakan


1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian.


2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon terhadap rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan Termoho.


3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang / benda yang ada di rumah Pemohon adalah tidak sah, berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terkait Penyitaan yang dilakukan.


4. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang - barang yang disita dari rumah Pemohon Kepada Pemohon seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan.


5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sejumlah Nihil


Kekalahan kepala kejaksaan negeri kuansing bukan hanya sampai disitu saja, baru-baru ini, Kejari kuansing juga mengalami kekalahan dalam praperadilan terkait Sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh pemohon Hendra AP., M.Si.


Dalam putusan hakim pengadilan Kuantan Singingi tanggal 05 Apr. 2021 Nomor Pekrkara 1/Pid.Pra/2021/PN Tlk, hakim mengabulkan permohonan Hendra AP., M.Si. dalam amar putusan hakim mengatakan 


1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penetapan Tersangka pada diri Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor B-461/L.4.18/Fd.1/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 adalah tidak sah;

3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait persitiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-05/L.4.18/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah;

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: PRINT-06/L.4.18/Ft.1/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang telah diterbitkan Termohon adalah tidak sah;

6. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Memulihkan kembali hak-hak Pemohon ke dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya;

8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar nihil;


Koordinator Pusat Bem Se Riau itu juga menilai Hadiman, SH., MH Sebagai Ketua Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tidak menegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan semangat anti korupsi maka hal ini sangat berbahaya terhadap masa depan penegakan hukum tindak pidana korupsi yg merupakan musuh bersama.


Selain mengenai penegakan hukum, BEM Se Riau juga melihat bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat petani sawit peserta PSR dengan pemanggilan puluhan pengurus KUD petani dan pihak rekanan PT. GTW untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana penyimpangan dana program sawit rakyat (PSR). sehingga beberapa petani mengundurkan diri dari program peremajaan sawit rakyat (PSR) tersebut kerena di duga kuat para petani  sawit takut akibat pemanggilan  oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. 


Tindakan itu, menurut BEM Se riau tidak berdasar dan merupakan pelanggaran terhadap SOP kejaksaan karena masih dalam tahap pengerjaan dan kontraknya belum berakhir sehingga tidak dapat di    simpulkan terjadi penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menunggu hingga pelaksanaan pengerjaan program sawit rakyat (PSR) tersebut selesai dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan.


Permasalahan etik lainnya, menurut BEM se Riau Bahwa Hadiman Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sangat tidak bijaksana dan tidak etis berbicara di media  salah satu stasiun televisi (RIAU  TV) menyampaikan agar pihak PT. GTW sebagai rekanan mengembalikan uang Down Payment (DP) Program Sawit Rakyat (PSR) dengan alasan sebagian pihak petani sawit  yang tergabung dalam Koperasi Unit  Desa (KUD) mengundurkan diri dari program sawit rakyat (PSR) yang masih dalam tahap pengerjaan oleh PT. GTW sebagai pihak rekanan, Sementara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam hal ini sebagai pengelola dan pengawas tidak menemukan alasan untuk pihak terkait mengembalikan uang sebagaimana di maksud.

Kuat dugaan Kajari Kuansing itu tidak mengerti tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam hal tindak pidana korupsi. Seharusnya, Menurut Bem Se Riau, Hadiman, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sadar dan mengerti bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan siapa pun termasuk PT. GTW untuk mengembalikan keuangan  negara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apalagi pihak kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sangat lamban dan belum mampu menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. 


"Bahkan menurut BEM Se Riau terkait Down Payment (DP) yang  telah di terima oleh PT. GTW sebagai rekanan yang  mengerjakan program sawit  rakyat (PSR) tersebut sudah sesuai prosedur sehingga dapat di realisasikan atau di cairkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.


Bem Se Riau Mensinyalir adanya Dugaan Hadiman sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi bersekongkol dengan pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu untuk menggagalkan program sawit rakyat (PSR) tersebut yang merupakan program strategis nasional (PSN) andalan Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk petani sawit.(red)

Berantas Penyalahgunaan Narkoba, Polres Anambas Test Urine Random Seluruh Personel

By On Februari 26, 2021

 



Anambas - Dalam rangka berantas penyalahgunaan Narkoba, sebanyak 50 orang personel Polres Kep. Anambas melakukan pemeriksaan atau cek urine secara berkala dan random atau acak, Kamis (25/02/21).


Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Kep Anambas Kompol Yudi Sukmayadi dengan didampingi oleh Kasat Narkoba dan Kasi Propam Polres Kep Anambas, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada anggota yang menggunakan Narkoba atau obat terlarang.


Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kadivpropam Nomor : ST / 116 / I / HUK.7.1 / 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penyalahgunaan Narkoba yang dapat menurunkan Citra dan Wibawa Polri dimata Masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut maka dilaksanakan pengecekan urine secara berkala dan random atau acak. 


Kompol Yudi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap 50 personel Polres hasilnya dinyatakan negatif (-). “Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat test urine merk Dugs Abuse Test, dan ke- 50 personel yang diperiks hasilnya negatif” ujar Kompol Yudi.


Dirinya juga mengatakan bahwa Polres Kep. Anambas berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkoba, tidak terkecuali pada personel Polres Kep Anambas itu sendiri.


“kita tidak memberikan ruang terhadap penyalahgunaan Narkoba, akan kita tindak tegas, karena ini merupakan perintah langsung dari Kadiv Propam Polri melalui surat telegram untuk melakukan pengawasan terhadap personil polri yang terindikasi menggunakan Narkoba,” tuturnya.(*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *