Polda Riau Amankan Narkoba 203 KG Sabu dan 404.491 Butir Ekstasi Dari 16 Tersangka
On September 20, 2022
Untuk Kedua Kalinya Polri Sampaikan Video Uang Rp900 Miliar di Bungker Rumah Ferdy Sambo Hoaks
On Agustus 25, 2022
Marlin Perhatikan Masa Depan Insan Olah Raga Batam
On Juli 12, 2022
Bamsoet Sangat Dukung Perayaan Natal Bersama MPR, DPR, dan DPD RI Libatkan Pelaku UMKM
On Desember 09, 2021
Jakarta | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sangat mendukung rencana panitia perayaan Natal bersama MPR, DPR, dan DPD RI yang akan melibatkan para pedagang UMKM dalam menyiapkan konsumsi acara.
Perayaan Natal tahun ini rencananya diselenggarakan pada 12 Januari 2022, yang akan turut diramaikan oleh para pedagang kuliner seperti bakso, mie ayam, ketoprak, dan lain sebagainya. Tidak hanya peserta, siapapun yang berada di lingkungan komplek MPR, DPR, dan DPD RI bisa bebas mengkonsumsinya.
"Perayaan Natal kali ini, selain membawa cahaya bagi berseminya toleransi, kerukunan, dan kedamaian kehidupan keberagaman di Tanah Air, juga bisa memberikan berkah bagi para pelaku UMKM kuliner. Terlebih akibat pandemi Covid-19, banyak pelaku UMKM yang omset usahanya mengalami penurunan. Langkah kecil ini diharapkan bisa menggerakan berbagai organisasi, kementerian, lembaga negara, maupun kelompok masyarakat, agar bisa kembali bergotongroyong memajukan UMKM," ujar Bamsoet usai menerima panitia Perayaan Natal Bersama MPR, DPR, dan DPD RI, di Jakarta, Kamis (9/12/21).
Panitia Perayaan Natal yang hadir antara lain, Ketua Lamhot Sinaga (Anggota DPR RI F-Golkar), Bendahara Ananta Wahana (Anggota DPR RI F-PDI Perjuangan), Wakil Ketua Inosentius Samsul (Kepala Badan Keahlian DPR RI), Wakil Sekretaris Maria Dumaris Simanjuntak, serta Wakil Bendahara Anita Handayani dan Rafika Sari.
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, sikap toleransi dan kerukunan merupakan dua kunci kebanggaan yang harus senantiasa dirawat bangsa Indonesia. Sehingga kemajemukan yang ada di masyarakat, terlebih atas dasar agama, bukan malah menjadi pemecahbelah melainkan menjadi kekuatan.
"Agama apapun mengajarkan kita untuk senantiasa menebarkan cinta dan kasih kepada sesama. Karena itu siapapun tidak boleh menjadikan agama sebagai alat permusuhan. Para founding fathers kita menyadari hal itu. Karenanya dalam konstitusi dengan tegas menyebutkan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap, perayaan Natal di berbagai daerah, harus bisa berlangsung secara khidmat. Menjadi momentum untuk menyebarkan kebajikan kepada sesama. Sehingga semakin menguatkan rasa solidaritas kebangsaan dan menyejukan interaksi sosial.
"Sebagai representasi rakyat, perayaan Natal dan hari besar agama lainnya di lingkungan MPR, DPR, dan DPD RI harus bisa menginspirasi masyarakat luas. Bahwa tidak ada yang lebih indah selain kita bisa hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan menghargai, serta senantiasa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap harinya," pungkas Bamsoet. (**)
Bupati Zahir Resmikan Unit Metrologi Legal Kabupaten Batu Bara
On November 10, 2021
Batamhariini.com, Batubara | Bupati Batu Bara H. Zahir, meresmikan Unit Metrologi Legal Kabupaten Batu Bara, di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (10/11/2021).
Acara peresmian ditandai pemakaian Tengkuluk oleh Bupati Zahir kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Penilaian Kemetrologian Heru Subroto ST, M.SE, dan penandatanganan prasasti serta pemberian timbangan kepada pedagang pajak ikan Tanjung Tiram.
Bupati Zahir mengatakan 14 tahun berdiri Kabupaten Batubara, alhamdulillah, baru tahun ini berdirinya Pelayanan Metrologi Legal di Kabupaten Batu Bara. Dengan tujuan agar masyarakat tidak dirugikan dalam hal timbangan.
"Pemkab Batubara mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas arahan dan bantuan Bapak Dirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Bapak Direktur Metrologi, Kepala BSML Regional I Medan, dan seluruh tim yang telah bersusah payah memberikan bimbingan dan arahan untuk mempercepat pendirian unit metrologi legal di Kabupaten Batu Bara, serta kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan" tutup Bupati-Zahir. (Sum : IndependenNews.com)
Kapolri Puji Tindakan Tegas Madago Raya Kepada Kelompok Separatis, 4 DPO MIT Minta Diburu
On Oktober 04, 2021
Batamhariini.com, Jakarta | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi seluruh personel Satgas Operasi Madago Raya yang telah menindak tegas pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.
Dikatakan Listyo, bahwa tidakan itu merupakan wujud dari kehadiran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala ancaman teror.
Hal itu disampaikan Listyo pada pengarahan kepada Satgas Operasi Madago Raya, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Bandara Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (28/9/2021).
"Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror dapat menjadi ladang amal bagi kami semua," kata Sigit dalam pengarahannya.
Lebih dalam, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, kepada seluruh personel Madago Raya untuk terus melakukan pengejaran terhadap empat orang sisa dari kelompok teror tersebut.
Satgas Madago Raya sendiri kontak tembak dengan Ali Kalora pada Sabtu 18 September 2021 lalu. Aparat berhasil menindak tegas Ali Kalora dan Jaka Ramadhan di Desa Astina Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.
Setelah berhasil menindak Ali Kalora, kini MIT hanya tersisa empat orang, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.
"Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap target yang tersisa," ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Menurut Sigit, meski sudah menindak pimpinan MIT, kedepannya TNI-Polri harus terus memperkuat dan meningkatkan sinergitas serta soliditas untuk memberikan kepastian keamanan dan ketenangan terhadap masyarakat.
Lebih dalam, Sigit menegaskan, Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran dan terorisme. Ia menyebut, tidak ada tempat bagi kelompok yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI di bumi nusantara.
"Saya akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan reward kepada personel yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas dari segala bentuk gangguan dari kelompok MIT," ucap Sigit. (***)
Terima Masyarakat Adat Danau Toba, Ketua MPR RI Desak Pemerintah Cabut Izin Konsensi Penggunaan Lahan PT Toba Pulp Lestari
On Mei 31, 2021
Bataminnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali meminta pemerintah untuk mencabut izin konsesi penggunaan lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL), karena menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat adat. Mulai dari masalah lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hingga konflik kekerasan.
"Pemerintah juga harus mewajibkan PT TPL melakukan pemulihan ekosistem Danau Toba dan sekitar. Seperti pemulihan hutan lindung di sekitar daerah tangkapan air Danau Toba, penataan hutan masyarakat di pinggir hutan lindung, rehabilitasi dampak limbah gas, cair dan padat terhadap penduduk serta penataan seluruh pesisir Danau Toba agar fungsi transportasi air, kegiatan perikanan rakyat dan pemukiman penduduk bisa kembali berjalan baik dan sehat," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan masyarakat adat Danau Toba di Jakarta, Senin (31/5/21).
Perwakilan masyarakat adat Danau Toba yang hadir antara lain Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek Darman Saidi Siahaan, Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba Maruap Siahaan, Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia Ronses LM Pasaribu, Ketua Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Danau Toba Laurensius Manurung, Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan serta Sekretaris Yayasan Pecinta Danau Toba Jhohannes Marbun.
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, berdasarkan aduan masyarakat adat Danau Toba, dampak negatif atas kehadiran PT TPL bagi masyarakat Danau Toba bersifat multiplier effect. Diantaranya merosot pendapatan masyarakat akibat kerusakan hutan, kerusakan lingkungan akibat limbah, meningkatnya biaya kesehatan masyarakat, merosotnya produktivitas perikanan rakyat, pencemaran air dan susahnya pasokan air minum serta kerusakan sarana dan prasarana umum.
"Kerawanan sosial juga tidak terbendung lagi sebagai akibat yang bersumber dari rusaknya habitat Danau Toba. Mutu tatanan adat dan moral merosot, kerusuhan antar anggota masyarakat sebagai reaksi ketidakpuasan atas tekanan berbagai masalah makin sering terjadi. Bahaya potensial lainnya makin menguatnya bentuk-bentuk perlawanan terhadap aparat pemerintah yang merusak wibawa pemerintah serta mengancam kohesi sosial politik," kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan konflik antara PT TPL dengan masyarakat adat kerap terjadi akibat PT TPL memaksa masyarakat adat yang sudah lama mendiami berbagai wilayah konsesi untuk menerima bahwa PT TPL yang berhak menguasai dan mengelola wilayah adat tersebut. Sikap arogansi perusahaan ditunjukkan dengan berbagai upaya penggusuran yang selalu melibatkan aparat dan instansi pemerintahan.
"Saat ini, sekitar 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di lima Kabupaten Kawasan Danau Toba turut berkonflik dengan PT TPL. Total wilayah adat yang diklaim sepihak PT TPL sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar," urai Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, konflik paling besar antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari berawal pada tahun 2000, yang mengakibatkan seorang mahasiswa, Panuju Manurung, dan Siswa SMK bernama Hermanto, meninggal dunia. Konflik terbaru, pada 18 Mei 2021, masyarakat Adat Natumingka mendapatkan tindakan kekerasan dan kriminalisasi. Terdapat 12 warga yang mendapat luka cukup serius.
"Konflik agraria serta tindakan kekerasan PT TPL dengan masyarakat adat Danau Toba harus dihentikan. Solusinya, pemerintah mencabut izin konsensi penggunaan lahan PT TPL dan PT TPL harus melakukan pemulihan ekosistem Danau Toba. Untuk meningkatkan kembali kesejahtetaan masyarakat Danau Toba, pemerintah daerah harus menggenjot sektor pariwisata Danau Toba dan meningkatkan pertanian masyarakat," pungkas Bamsoet. (*)